Pendidikan karakter yang bakal diterapkan di sekolah-sekolah tidak diajarkan dalam mata pelajaran khusus. Namun, pendidikan karakter yang bakal digencarkan dan diberi perhatian khusus dalam praksis pendidikan nasional ini dilaksanakan melalui keseharian pembelajaran yang sudah berjalan di sekolah.
Selasa, 14 September 2010
Kurikulum Antikorupsi Diterapkan Mulai 2011
Kementerian Pendidikan Nasional menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyiapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Rencananya, kurikulum antikorupsi ini akan diterapkan pada tahun ajaran 2011.
“Pendidikan itu kunci agar 10-15 tahun ke depan anak-anak memiliki pola pikir bahwa korupsi sudah bukan zamannya lagi,” kata Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh di gedung KPK, Senin (6/9).
“Pendidikan itu kunci agar 10-15 tahun ke depan anak-anak memiliki pola pikir bahwa korupsi sudah bukan zamannya lagi,” kata Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh di gedung KPK, Senin (6/9).
Pendidikan Tinggi Elitis
Pendidikan tinggi dirasakan semakin elitis bagi masyarakat dari kalangan tidak mampu. Biaya kuliah yang semakin tinggi jadi hambatan utama bagi orang miskin untuk bisa duduk di bangku kuliah dan meraih gelar sarjana.
Kenyataan itu terlihat dari kajian disparitas angka partisipasi kasar (APK) berdasarkan latar belakang ekonomi siswa. Dengan melihat data sensus penduduk nasional tahun 2003-2008, disparitas APK perguruan tinggi antara siswa yang berasal dari keluarga kaya dan miskin sangat tinggi.
Kenyataan itu terlihat dari kajian disparitas angka partisipasi kasar (APK) berdasarkan latar belakang ekonomi siswa. Dengan melihat data sensus penduduk nasional tahun 2003-2008, disparitas APK perguruan tinggi antara siswa yang berasal dari keluarga kaya dan miskin sangat tinggi.
2011, Siswa Tak Lagi Dibebankan Belanja Buku
Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh mengatakan pemerintah akan melunasi pembelian buku wajib siswa pada 2011. Itu agar beban orang tua siswa berkurang dan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah. "Tidak ada lagi anak SD dan SMP yang belanja buku wajib," katanya usai rapat tentang pendidikan di Kantor Wakil Presiden, Selasa (7/9).
Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono ini hadir Menteri Agama, Suryadharma Ali, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Evert Ernest Mangindaan.
Nuh mengatakan, saat ini anak putus sekolah pendidikan dasar yaitu SD, SMP, MI dan MTS masih ada 1,7 persen. Angka drop out mencapai 10 persen. Padahal, jika anak pendidikan dasar itu putus sekolah bisa melanjutkan lagi. "Ini amanah Undang Undang, kita akan bereskan melalui beasiswa atau mengurangi tarikan-tarikan dari orang tua. Seluruh buku akan kita lunasi," ujarnya.
Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono ini hadir Menteri Agama, Suryadharma Ali, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Evert Ernest Mangindaan.
Nuh mengatakan, saat ini anak putus sekolah pendidikan dasar yaitu SD, SMP, MI dan MTS masih ada 1,7 persen. Angka drop out mencapai 10 persen. Padahal, jika anak pendidikan dasar itu putus sekolah bisa melanjutkan lagi. "Ini amanah Undang Undang, kita akan bereskan melalui beasiswa atau mengurangi tarikan-tarikan dari orang tua. Seluruh buku akan kita lunasi," ujarnya.
Langganan:
Postingan (Atom)